JAMBI, denyutjambi.com- Dugaan menggunakan ijazah palsu anggota dewan terpilih mendera Partai Gerindra Jambi. Yaitu anggota dewan terpilih dari Kabupaten Kerinci, Edminuddin dan dari Kabupaten Tebo, Jumarwazi. Menyikapi hal ini, Lembaga Pengawasan dan Investigasi (LPI) angkat bicara. Menurut Afriansyah, anggota Investigasi LPI hal ini menciderai Partai Gerindra.

“Partai Gerindra itu terkenal dengan konsistensi politik jujur. Apalagi ketua partainya, membidangi masalah pendidikan. Oleh karena itu harus diusut dengan sebenarnya oleh aparat yang berwenang,” terang Afriansyah, Selasa (27/8/2019).

Menyikapi ini, pihaknya membuat laporan resmi ke aparat terkait. Untuk Jumarwazi sendiri, pihaknya telah melapor ke Polres Tebo pada 27 Mei 2019 lalu. Dan untuk Edminuddin ke Polda Jambi pada tanggal 25 Agustus 2019 lalu.

Dalam laporannya, Afriansyah menuding Jumawarzi telah melakukan tiga hal. Pertama, memiliki identitas kependudukan ganda. Kedua, menggunakan ijazah palsu. Ketiga, melakukan penipuan gelar akademik.

Menurut Afriansyah, perbuatan Jumawarzi telah melanggar UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 28 ayat 7 yang berbunyi “perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar profesi, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

“Perbuatan itu saya nilai telah melanggar pasal 93 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ancamannya pidananya penjara paling lama 10 tahun dan pidana/atau denda paling banyak Rp 1 miliar,” terangnya.

Sementara soal penipuannya gelar akademik tersebut, dinilai Afriansyah telah melanggar pasal 263 KUHP dengan ancaman paling lama 6 tahun.

Berdasarkan investigasi mereka, Jumawarzi memiliki Kartu Keluarga yang ganda. Pertama yang diterbitkan Dukcapil Tebo pada tahun 2012. Dalam KK ini, Jumawarzi tertulis hanya tamatan SMA. Sementara pada KK terbitan 2013, pendidikan terakhirnya dicantumkan Sarjana Hukum.

“Lantas KTP-nya bertitel Sarjana Hukum. Ini pula yang tercantum dalam fotokopi C1 dalam pemilu 9 April lalu. Ketika KPU mempertanyakan soal gandanya KK, Jumawarzi beralasan SH adalah singkatan nama orangtuanya,” kata Afriansyah.

Setelah ditelusuri, menurut Afriansyah, Jumawarzi meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Ibnu Chaldun yang beralamat di Pulo Gebang, Jakarta Timur dengan nomor induk 093103300087. Ijazah itu yang diduga palsu itu oleh Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Agus Hariyadi dikeluarkan pada 20 Agustus 2012.

Masalahnya, Universitas Ibnu Chaldun ada dua versi. Versi yang palsu, alamatnya di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Kini telah berganti menjadi SMP Darus Syifa. Sementara versi asli Universitas Ibnu Chaldun beralamat di Jl. Pemuda I Kav 97 Rawamangun RT 05 RW 02, Jakarta Timur.

Pada pengumuman di situs Kopertis tanggal 29 Maret 2015 bahwa Universitas Ibnu Chaldun ditutup dan dinonaktifkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terkait kasus jual beli ijazah.

Sepengetahuan Afriansyah, Jumawarzi pernah kuliah di Universitas Batanghari, Jambi pada pertengahan 2012. Namun hanya beberapa bulan, tanpa sebab yang jelas, berhenti begitu saja.

“Tiba-tiba beberapa bulan kemudian, persisnya 20 Agustus 2012, dia sudah bergelar Sarjana Hukum. Kapan dia kuliah?” ucapnya.

Dan untuk Edminudin sendiri, menurutnya Berdasarkan NIK nomor 1501090502700002 bahwa 
Edminuddin mencantumkan Gelar Akademik Strata 1 (Sarjana Ekonomi) berdasarkan data profil riwayat hidup pada tahun 2007 sampai 2011 
bekerja selaku Kaur Pemerintahan di Desa Sungai Bendung Air
Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Bahwa berdasarkan pengumuman di situs Korpertis tanggal 29 
Maret 2015 STIE ADHY NIAGA termasuk dalam daftar Universitas 
yang di nonaktifkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

“Keterangan masyarakat desa, dari tahun 2007 sampai tahun 2011 
Edminuddin menjadi Kaur Pemerintahan Desa selalu berada di lokasi. Tidak pernah kuliah, jadi kapan pernah kuliahnya,” katanya lagi.

Sementara itu, Sutan Adil Hendra selaku Ketua Partai DPD Gerindra Jambi ketika dikonfirmasi via Whatsapp (28/08/2019) tidak menjawab, melainkan hanya dibaca saja.

Terkait dengan permasalahan tersebut, ketika di konfirmasikan kepada Humas DPD Gerindra Provinsi Jambi, Nazli atau yang akrab disapa Desnat ini mengatakan, menurutnya DPD Gerindra meminta aparat penegak hukum untuk mengusut permasalahan tersebut secara tuntas.

“Gerindra sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Gerindra tidak akan menolerir setiap tindakan kadernya yang melanggar hukum. Jika terbukti bersalah maka Partai Gerindra akan memecat yang bersangkutan,” jawab pria ramah yang akrab disapa Desnat ini.(rf)

SHARE

LEAVE A REPLY