KUALATUNGKAL, denyutjambi.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tanjung Jabung Barat belum bisa menetapkan calon legislatif (Caleg) DPRD Tanjab Barat terpilih dalam Pemilu 2019. Sebab, masih menunggu putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tanjab Barat, Hairuddin mengatakan,pihaknya belum dapat menetapkan caleg terpilih Tanjabbar 2019,  hal ini karena ada salah satu dari Calon Anggota Legislatif DPRD Tanjabbar, Dapil 5 Kecamatan Senyerang dan Pengabuan, Partai Demokrat yang menggugat KPUD Tanjabbar ke MK terkait perselisihan suara.

“Saat ini masih ada gugatan ke MK, Jadi kita tunggu selesai gugatan di MK,” ujarnya, Kamis (04/7/2019).

Dikatakannya, saat ini partai Demokrat menggunggat terkait sengketa pemilu di dapil 5 Tanjabbar.

“Yang menggugat kalau dak salah, atas nama H Alim dari partai Demokrat Dapil 5,” ungkap Hairuddin.

Dijelaskan dia, berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh MK, sidang dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus 2019 mendatang.

“Setelah keluar pitusan MK, baru bisa dilakukan pleno penetapan hasil pileg Kabupaten Tanjabbar secara keseluruhan,” jelasnya.

Sementara terkait pleno penetapan hasil Pemilihan Presiden dan wakil presiden (Pilpres), menurut ketua KPUD Tanjab Barat pihaknya tidak melakukan pleno lagi di daerah.

“Pleno Pilpres ditetapkan secara nasional oleh KPU RI, kalau kita sudah ditetapkan secara serentak kemaren dan tidak ada masalah,” pungkasnya. (Dul)

SHARE

LEAVE A REPLY