Oleh: Eko Waskito

KITA semua pasti mendengar bahwa kaum tani adalah komunitas yang selalu bergelut dengan waktu, tanah, alat bertani untuk mengolah lahan pertaniannya, dan harga pasar, sejak dari era kerajaan sampai dengan sekarang era globalisasi, petani tak henti-hentinya bergenerasi, berjuang untuk penghidupan keluarga dan bangsa ini, saat ini petani kita terus berharap dengan para pemimpin bangsa ini agar ada setitik harapan untuk menuju kata sejahtera.

Pada masa tahun (1830-1870) bangsa ini melalui Pulau Jawa menambah goresan sejarah suram bagi perjalanan kaum tani, para petani pernah mengalami “tanam paksa” (culturestelsel), ini adalah masa kelam bagi kaum petani. Sistem Tanam Paksa memberikan dampak yang besar atas kesengsaraan bagi rakyat dipulau jawa (para petani), dan demikian pula pada masa penjajahan Jepang (romusha), petani di haruskan menyerahkan hasil bumi pertaniannya kepada jepang, dan pada tahun (1619-1942) juga lagi-lagi dialami petani untuk membawa hasil buminya yang subur untuk masuk kedalam pasar dunia, yang dimanfaatkan oleh dunia-dunia ke II, dimana hasil produksi pertanian kita sangat kaya akan keberagaman hasil produksinya, terutama dibidang ‘rempah’, dan model eksploitatif disektor pertanian ini juga tidak hanya hasil bumi yang dirampok secara nyata, melainkan tenaga petani juga yang diperas guna untuk menutupi kebutuhan pasar dunia pada masa itu, tetapi apa daya bagi para petani seiring dengan sistem eksploitatif di petani indonesia, tidak pula diiringi dengan perubahan secara fundamental di struktur ekonomi bagi petani.

Pada tahun 1984 Era Pemerintahan Presiden Pertama kita Soekrano. Bangsa Indonesia mengalami swasembada beras, dan ini diiringi dengan sistem dan pola bertani menapak kearah modern dengan program benih unggul, teknologi bertani, dan pola bercocok tanam yang disesuaikan dengan struktur tanah dan tanaman, dan dizaman inilah dibukanya kran lembaran sejarah petani dengan menggunakan pupuk secara kimia-biologis, yang berorientasi pada pengendalian hama penyakit pada tanaman, tak luput dari itu proses rahabilitasi dan revitalisasi jalur irigasi juga menjadi ujung tombak, dan ini dikenal pada masa itu dengan “REVOLUSI HIJAU”, sampai dengan sekarang perubahan pada struktur sosial dalam polarisasi bertani mengalami perubahan yang sangat signifikan cepatnya, dan tak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi kaum petani.

Kebijakan Ekonomi Belum Pro Petani

Setelah Era Reformasi terjadi, ada seberkas harapan yang ingin dirasakan para komunitas petani pasca pergolakan politik 1998, terutama di sektor utama hasil pertanian yaitu padi, tetapi ini juga tidak terjadi secara signifikan. Memang pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 9/2001 yang isinya antara lain menyangkut kebijakan harga dasar pembelian pemerintah (procurement price policy), yakni Rp 1.519 per kg gabah kering giling (gkg) atau Rp 2.470 per kg beras di gudang bulog. Namun realitas di lapangan, jauh dari harapan. Karena daya beli bulog terbatas, mekanisme harga sangat bergantung pada situasi wilayah masing-masing, yang pada umumnya seringkali di bawah harga dasar pembelian pemerintah. Di beberapa daerah sekarang sudah ada kecenderungan terjadinya subsistensi tahap kedua. Penanaman padi oleh petani didasarkan untuk kepentingan subsistensinya saja dan melanjutkan romantisme masa lalu.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi modern dengan adanya perkembangan era perekonomian global, para petani berharap juga kepihak pemerintah dapat mempengaruhi dan menggenjot harga pasar dunia disektor pertanian, yang berskala lokal maupun yang berskala industri besar, tetapi apa yang terjadi sampai saat ini, ketimpangan harga jual bahan baku dari petani masih memberikan efek yang tak signifikan, dan cenderung fluktuatip harga menjadi kunci permainan para sang penentu harga pasar oleh “mafia yang bermain dihasil pertanian” (pricing group), sehingga putaran uang petani sesungguhnya banyak dilevel menengah elit atas, bukan ditingkat tengkulak, dan komunitas petani lokal yang memproduksi komoditas bahan baku pertanian.

Pricing Group adalah sekelompok orang yang menentukan harga pasar dan juga pencipta mafia-mafia pertanian untuk mempermudah akses pasar dan produk masuk ke pasar dunia, penciptaan pelaku pasar ini juga sampai ketingkat tapak, seperti halnya tengkulak, penampung, karena petani tidak memiliki AKSES PASAR (directly access market), secara langsung ke pasar, baik level pasar lokal maupun global.

Kebijakan yang belum Pro Rakyat (pro petani), memberikan efek yang sangat besar bagi ketimpangan ekonomi yang besar bagi bangsa ini, sedikit ambil contoh terkait peredaran di sektor petani dan industri karet indonesia, “petani karet di kampung/ desa menyadap pohon karet untuk mengambil hasil lateks/ getahnya, setelah itu diolah menjadi baku karet setengah jadi versi industri, dan ini ditampung dipasar lokal/ desa melalui penampung (tengkulak) didesa, dan harga karet di tengkulak lokal pasti jauh berbeda dengan para penampung besar di kota, seumpanya harga beli ditengkulak kepada petani karet lokal kisaran Rp. 7500-8000/ Kg karet baku setengah jadi, dan harga itu juga dihitung dengan jauh dekat biaya cosh transport, sehingga persoalan akses transportasi akan menjadi persoalan baru bagi petani lokal, tanpa disadari beban tanggung yang diterima oleh petani lokal adalah menanggung beban berbayar terkait pembiayaan transport lokal oleh tengkulak, intinya, tengkulak memiiliki harga pasar pasti dengan pihak penampung dikota, dari nilai harga daya beli tengkulak di petani, dan tengkulak memainkan harga beban transport untuk membeli ke petani, ini contoh secara umum di peredaran pasar lokal, dan komunitas petani lokal harus melalui tahap 2 tengkulak didesa, satu tengkulak di desa, dua tengkulak yang datang dari kecamatan/ pembeli langsung dari kota, sehingga transaksi harga jual beli mengalami dua kali perubahan.

Proses diatas menggambarkan distribusi alur produksi karet menuju pasar secara lokal, dan selanjutnya dari penampung lokal sampai penampung dikota akan ada perbedaan harga pasar, pihak tengkulak lokal akan mendapatkan keuntungan sedikit lebih besar dari penampung di desa dan petani karetnya, karena tengkulak lokal akan melakukan deal bisnis dengan penampung dikota, sedangkan biaya transport angkut barang dan jasa menjadi beban penampung lokal yang membawa karet ke penampung di kota/ provinsi, dan ini bisa menjadi alat penekan negosiasi bisnis, sehingga diantara penampung yang berada dikota inilah mulai terjadi persaingan bisnis sektor karet terjadi, dan penampung lokal harus mengutamakan kekeringan dan kwalitas produksi karet yang diperoleh dari petani dan tengkulak di desa, agar bisa memainkan harga Jual tinggi, rantai pasar karet ini cukup panjang dan memperlemah posisi tawar jual dari petani, dan standarisasi harga dikalangan petani sewajarnya bisa dikisaran 11.000-12.000/ Kg, ini diseimbangkan dengan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat petani karet, karena harga pokok sudah cukup melambung tinggi apabila sudah sampai kekomunitas di desa, harga karet 8.000/Kg dikalangan petani, sedangkan harga beras yang memiliki kwalitas menengah sudah di level 9.000-11.000/Kg, jadi sangat timpang harga karet per kilogram dikalangan petani dengan beban harga sembako yang sampai ke pasar lokal, belum lagi kebutuhan sembilan bahan pokok yang menjadi kosumsi harian masyarakat, diantaranya; 1. Beras/ Jagung/ Sagu, 2. Minyak goreng/ Margarine, 3. Sayur-sayuran, 4. Gula, 5. Daging dan Protein, 6. Susu, 7. Telur, 8. Gas/ Minyak Tanah, 9. Garam Beriodium dan Bernatrium, dan semuanya 9 bahan pokok ini harus ada dipersedian stok dirumah, jika ingin generasi bangsa ini cerdas dan sehat.

Kebijakan Akses Pasar Nasional Pro Rakyat

Perlu adanya formulasi solusi dalam mendorong perubahan tata kelola sistem dagang pasar global, yang terdampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat (petani) dan bangsa, sehingga trend negara maju rakyat sejahtera bisa terwujud, beberapa formulasi yang mungkin bisa dicoba adalah; Pertama; Pemerintah Pusat dan daerah harus membuat serta mengeluarkan produk regulasi kebijakan yang berorientasi kepada proteksi atau penguatan perlindungan hasil pertanian pro-rakyat (petani), dan arah regulasi kebijakan ini penting untuk menjadikan hasil pertanian petani indonesia memiliki posisi tawar dipasar global. Kedua; Pemerintah juga harus berinovasi pada internalisasi pembangunan pelembagaan yang memang dikhusukan untuk memainkan peranan dalam menjaga, mengimbangi, serta memperkuat harga produk/ bahan yang bersumber dari petani, termasuk penguatan kembali kelembagaan negara dan badan usaha negara pada pengaruh politik pasar Ketiga: Identifikasi Data dan Analisis struktur perkembangan atas kebutuhan pasar, yang bersumber dari hasil pertanian, termasuk membuka ruang kerjasama internasional kepada negara-negara yang membutuhkan kepentingan hasil pertanian dari negara kita, terutama disektor hasil pertanian yang bisa mengimbangi harga minyak dunia. Keempat; Pendidikan dan pengorganisasian dilevel petani kita juga diperlukan, sehingga petani kita bisa mengembangkan berbagai inovasi dan bertani yang sesuai kwalitas hasil sebanding dengan tuntutan kebutuhan dan permintaan pasar. Dan produk-produk unggulan yang dihasilkan dari desa bisa bervariasi, serta besar kemungkinan apabila sektor pertanian kita sudah mampu bersaing dipasar global dan pasar saham dunia, penentuan harga daya beli dan jual di petani bisa dikendalikan dan dikontrol melalui organisasi dilevel petani. Kelima; Setiap lembaga negara juga harus banyak membuka ruang informasi dan teknologi terhadap petani, dan hingga program-program yang mengarah kepada pencerdasan dan peningkatan kapasitas petani dalam bertani lebih dibumikan sampai dan langsung ketingkat petani desanya, agar effectnya dapat dirasakan oleh petani itu sendiri, tentu disesuaikan dengan kearifan lokal petani.

Kebijakan yang partisipatif dan pro rakyat ini di yakini bisa mendongkrak kehidupan di petani, degan segala instrumennya yang berjalan dengan sesuai yang diamanahkan dalam regulasi kebijakan yang telah diterbitkan, karena menjaga dan melindungi petani dengan regulasi kebijakan memberikan kekuatan bagi “Pejuang Devisa dan Ekonomi Bangsa”, untuk terus berkarya dengan memperkokoh gerakan petaninya, karena kita dan bangsa ini juga tak dapat memungkiri bahwa petani adalah bagian dari jati diri bangsa, dan jati diri bangsa juga tertanam dalam jiwa pergerakan di rakyat petani, gerakan peduli petani, gerakan melindungi hasil pertanian, melindungi hak atas tanah yang menjadi alat petani untuk berjuang di negeri ini, wajib untuk dibumikan serta digulirkan sehingga apa yang di cita-citakan dalam amanah NAWACITA JOKOWI dapat terwujud, hegemoni dan konglomerasi serta kelompok penentu harga “pricing group” dan dominasi asing atas sumber daya dan penghidupan petani harus segera di hentikan, dan selayaknya negara wajib hadir atas ketidak berdayaan petani di negeri pertiwi saat ini.

Pengorganisasian Petani

Untuk terakomodirnya semua yang di cita-citakan NAWA CITA Jokowi, setidaknya penguatan yang terintegrasi dalam mendorong para petani indonesia harus lebih terorganisir dengan kegiatan-kegiatan yang bermuara pada pencegahan meluasnya intervensi yang tak bijak, serta proses meminimalisir bahkan mengurangi perluasan kemiskinan dinegara ini yang secara masif bisa dimulai dari internalisasi dan perhatian pada rakyat yang spesifik menggantungkan sumber ekonominya pada bertani.

Ketidak pedulian struktur pada sistem pasar menimbulkan kecenderungan pada eksploitatif dan tidak berkeadilan pada Pejuang Agraris di nusantara ini, karena bangsa indonesia ini juga adalah negara yang Adidaya dari hasil pertanian lahan, penyedia lahan, serta sumber keberagaman pertanian rempah, yang seharusnya negara ini penyumbang terbesar APBN nya bersumber dari jasa pertanian, bukan yang bersumber eksploitasi sumber daya alam, hasil penggerusan hasil alam bumi, minyak, batu bara, semen, gas dan tambang emas yang berlimpah, tetapi kenyataannya hari ini masih dikuasai dari dan oleh pihak asing, apakah ini yang namanya salah urus kebijakan oleh para pelaku pembuat kebijakan.

Pengorganisasian rakyat dan pencerdasan bagi kaum tani, petani menjadi pilihan utamanya, karena konstitusi UU Agraria No. 5 tahun 1960, menyebutkan dengan gamblang pada pasal 9 ayat 1, yang berbunyi; Hanya warga negara indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya atas bumi, air dan ruang angkasa dalam ketentuan batas-batas pasal 1 dan 2, dengan penjelasan; yang merujuk pada Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 3. Dan Kewenangan Rakyat juga dapat dilihat dari aturan Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Organisasi-organisasi dilevel petani yang dibangun dapat dilakukan oleh dan melalui program pemerintah sebagai penguasa dan pemilik anggaran modal BUMDES, Koperasi Desa, UKM, UKB dan kelompok-kelompok petani lainnya yang terintegrasi pada peningkatan ekonomi keluarga dikalangan petani. Juga bisa didorong inisiasi kepada komunitas petaninya untuk meng-organisasikan dirinya, agar ruang-ruang kritis, informasi, akses, dan posisi tawar pada petani bisa terealisasi dan terdampak pada petani itu sendiri.

Saatnya Kebijakan Pro Petani Era Jokowi

Program-program dimasa kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla ini, saat ini untuk hal yang bermuara ke sektor pertanian masih belum bisa dikatakan dan dirasakan berdampak pada peningkatan ekonomi di bidang petani, ini dikarenakan Regulasi program dibidang lintas kementerian masih berbasiskan anggaran, dan belum bisa memaksimalkan dari politik anggaran tersebut untuk di dorong kepada program prioritas pembangunan dibidang pertanian, tetapi saat ini program dimasa kepemimpinan jokowi seharusnya mendukung prioritas disektor pertanian.

Negara saat ini mendorong program 12,7 Juta hektar hutan untuk program kegiatan perhutanan sosial, dan 9,5 juta lahan untuk program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), untuk dapat dikelola oleh rakyat, dan tentang Asuransi dibidang pertanian, bagaimana program untuk peningkatan ekonomi rakyat (petani),? Apakah Sudah kelihatan, atau masih dalam tahap mencari kerangka peta jalan program yang berkelanjutan yang menyasar bidang pertanian. Walau saat ini Dana Desa melalui mandat UU Desa No. 6 tahun 2014, juga ada terkait pembangunan sumber ekonomi, melalui bidang pertanian, tetapi ini masih butuh waktu yang lama, dan apakah beban anggaran negara masih Siap dan mampu untuk menjamin keberlanjutan program bantuan Dana desa ini.

Perlu aksi nyata bagi kepemimpinan jokowi saat ini, terutama dibidang pertanian, setidaknya dengan memperkuat tatanan jaminan harga dan pasar yang menguntungkan dan berkeadilan di ranah petani, serta kebijakan yang tegas seperti “STOP PUNGLI”, serta kebijakan yang memperpendek akses pengurusan izin dibidang Jasa, dan Investasi lainnya. Tetapi untuk kebijakan atas petani karet, garam, tebu, pangan/ beras, dan lainnya masih menimbulkan polemik, inilah konsisi dan situasi saat ini, dan ini nyata dirasakan oleh petani, jika ini tidak segera dan cepat direspon atas kondisi sosial di level bawah, maka tidak menutup kemungkinan pengakaran kemiskinan bagi rakyat petani semakin masif dan nyata.

Kebijakan yang lahir diharapkan nantinya juga pro-rakyat, tidak hanya lisan, dan retorika politis saja, melainkan dengan titik tekan pada perlindungan dan berkeadilan bagi rakyat petani, sehingga icon negeri ini kembali sebagai wilayah yang agraris, regulasi kebijakan tidak hanya melalui peraturan lintas kementerian atau peraturan pemerintah saja, melainkan dengan kebijakan inovasi program yang bermuara pada dan untuk sektor pertanian, selamatkan sumber-sumber penghidupan petani, artinya menyelamatkan sumber ekonomi bangsa, petani tidak pernah memaksa, tetapi petani selalu saja menjadi obyek penghisapan dan eksploitasi. Perlu political will dari para pemimpin dan pemegang kekuasaan saat ini, untuk saling bahu membahu mensejahterakan rakyat (petani), karena petani adalah sokoguru yang banyak melahirkan banyak orang hebat dinegeri ini.

SELAMAT HARI TANI NASIONAL…
BANGKIT MELAWAN DARI HEGEMONI ASING !!!
Petani Adalah Pejuang Devisa dan Ekonomi Negeri Pertiwi…!!

SHARE

LEAVE A REPLY